Kan Po No. 15 Tahun ke II Bulan 3 - 2603

Judul Ebook : Kan Po No. 15 Tahun ke II Bulan 3 - 2603
Harga Rp. 30 ribu [dalam media CD]
Harga tidak termaksud ongkos kirim [tiki]
Jumlah 23 halaman ; scan [*.pdf]
Besar file : 8,55 mega bytes
Untuk Pemesanan Hubungi
SMS : 081511771888
Email : rgsimanjuntak@gmail.com

Kan Po No.14 Tahun ke-II Bulan 3 - 2603

Judul e-book : Kan Po No.14 Tahun ke-II Bulan 3 - 2603
Harga : Rp. 40ribu [dalam media cd]
harga tidak termaksud ongkos kirim [tiki]
Jumlah 36 halaman ; scan [*.pdf
Besar file : 13,7 mega bytes
Untuk Pemesanan Hubungi
SMS : 081511771888
Email : rgsimanjuntak@gmail.com

Kan Po Nomor Istimewa Bulan 3 - 2603

Judul e-book : Kan Po Nomor Istimewa Bulan 3 - 2603
Harga : 50Ribu [dalam media CD]
Harga tidak termaksud ongkos kirim [tiki]
Harga 48 Halaman ; scan [*.pdf]
Besar file : 18,9 mega bytes
Untuk Pemesanan Hubungi
SMS : 081511771888
Email : rgsimanjuntak@gmail.com

Kan Po No.2 Tahun ke I Bulan 9 - 2602

Judul E-book : Kan Po No.2 Tahun ke I Bulan 9 - 2602
Harga : 30ribu [dalam media CD]
harga tidak termaksud ongkos kirim [tiki]
Jumlah 28 halaman ; Scan [*.pdf]
Besar file 11,7 Mb
Untuk Pemesanan Hubungi
SMS : 081511771888
Email : rgsimanjuntak@gmail.com

Kan Po No. 73 Tahun Ke-IV Bulan 8 - 2605

Judul e-book : Kan Po No. 73 Tahun Ke-IV Bulan 8 - 2605
Harga : Rp. 35ribu [dalam media CD]
harga tidak termaksud ongkos kirim [tiki]
Jumlah 30 halaman ; Scan [*.pdf]
Besar file 4.75 Mb
Untuk Pemesanan Hubungi
SMS : 081511771888
Email : rgsimanjuntak@gmail.com

Kan Po No.72 Tahun ke IV Bulan 8 - 2605

Judul : Kan Po No.72 Tahun ke IV Bulan 8 - 2605

Harga : 40ribu [dalam media cd]
harga tidak termaksud ongkos kirim [tiki]
Jumlah 41 halaman ; Scan [*.pdf]
Besar file 7.58 Mb
Untuk Pemesanan Hubungi
SMS : 081511771888
Email : rgsimanjuntak@gmail.com

Kan Po No.71 Tahun ke IV Bulan 7 - 2605

Judul : Kan Po No.71 Tahun ke IV Bulan 7 - 2605
Harga : Rp. 50ribu [dalam media CD]
Harga tidak termaksud ongkos kirim [tiki]
Jumlah 45 Halaman ; scan [*.pdf]
Besar File : 8,14 Mega Bytes
Untuk Pemesanan Hubungi
SMS : 081511771888
Email : rgsimanjuntak@gmail.com

Kan Po No.70 Tahun ke IV Bulan 7 - 2605

KAN PO No. 70 Tahun Ke-IV Bulan 7 - 2605

Harga : 45ribu [dalam media CD]
Jumlah 43 halaman ; scan [*.pdf]
Besar file 9.33 Mb
Pemesanan hubungi
sms : 081511771888
email : rgsimanjuntak@gmail.com

Kan Po No.29 Tahun ke II Bulan 10 - 2603


Kan Po No.29 Tahun ke II Bulan 10 - 2603

Harga : Rp. 40ribu [dalam media CD]
Harga tidak termaksud ongkos kirim [TIKI]
Jumlah 39 Halaman ; scan [*.pdf]
Besar File : 25,3 Mega Bytes
Pemesanan hubungi :
sms : 081511771888
email : rgsimanjuntak@gmail.com

Kan Po No.67 Tahun ke IV Bulan 5 - 2605

Kan Po No.67 Tahun ke IV Bulan 5 - 2605
Jakarta, Tanggal 25, Bulan 5, Syoowa 20 [2605]
Harga : Rp. 50.000,-
Jumlah Halaman : 49
Besar File : 7,42 Mb

Kan Po No.63 Tahun ke IV Bulan 3 - 2605





















Kan Po No.63 Tahun ke IV Bulan 3 - 2605
Jakarta, Tanggal 25, Bulan 3, Syoowa 20 [2605]
Harga : Rp. 50.000,-
Jumlah Halaman : 36
Besar File : 18,4 Mb

Kan Po No.61 Tahun ke IV Bulan 2 - 2605





















Kan Po No.61 Tahun ke IV Bulan 2 - 2605
Jakarta, Tanggal 25, Bulan 2, Syoowa 20 [2605]
Harga : Rp. 50.000,-
Jumlah Halaman : 27
Besar File : 22,3 Mb

Kan Po No.59 Tahun ke III Bulan 1 - 2605





















Kan Po No.59 Tahun ke III Bulan 1 - 2605
Djakarta, Tanggal 25 Bulan 1, Syoowa 20 [2605]
Harga : Rp. 50.000,-
Jumlah Halaman : 27
Besar file : 15,2 Mb

Kan Po No.58 Tahun ke III Bulan 1 - 2605





































Kan Po No.58 Tahun ke III Bulan 1 - 2605

Djakarta, Tanggal 10 Bulan 1, Syoowa 20 [2605]
Rp. 50.000,

Peraturan Dai Nippon Gun Sireikan : mengangkat Hamengku Buwono IX

Peraturan Dai Nippon Gun Sireikan
PERINTAH BALATENTARA DAI NIPPON

Dai Nippon Gun Sireikan (Panglima Besar Balatentara Dai Nippon) mengangkat Hamengku Buwono IX mendjadi Ko (Sultan) Djogdjakarta.
Ko turut di bawah Dai Nippon Gun Sireikan serta harus mengurus pemerintahan Koti (Kasultanan) menurut perintah Dai Nippon Gun Sireikan.
Daerah Koti adalah daerah Kasultanan Djogdjakarta dahulu.
Segala hak-hak istimewa jang dahulu dipegang Ko pada asasnja diperkenankan seperti sediakala.
Terhadap Dai Nippon Gun Sireikan, Ko berwadjib mengurus segala pemerintahan Koti, agar supaja memadjukan kemakmuran penduduk Koti umumnja.
Badan-badan pemerintahan Koti jang dahulu, buat sementara waktu harus meneruskan pekerdjaannja seperti sediakala, ketjuali kalau menerima perintah jang ditetapkan teristimewa.
Untuk mengawasi dan memimpin pemerintahan Koti diadakan Kotizimukyoku (Kantor Urusan Kasultanan) di Koti oleh Dai Nippon Gun Sireikan. Kotizimukyoku-Tyokan (Pembesar Kantor Urusan Kasultanan) diangkat oleh Dai Nippon Gun Sireikan.
Selain daripada itu, aturan-aturan untukmengurus pemerintahan Koti ditundjukkan oleh Gunseikan (Pembesar Pemerintahan Balatentara Dai Nippon) atas nama Dai Nippon Gun Sireikan.

Betawi, tanggal 1 bulan 8 tahun Syowa 17 (Koki 2602)
DAI NIPPON GUN SIREIKAN
HITOSI IMAMURA

Maklumat Pembesar Balatentara Dai Nippon

Pemuda-pemuda lelaki bangsa Indonesia, yang pernah mempunyai pengalaman dan pernah belajar didalam tentara akan dikumpulkan.
Teristimewa mereka yang pernah ditempatkan dibagian meriam penangkis serangan dari udara [luchtafweergeschut afd.], akan diberi kesempatan terlebih dahulu.
Barangsiapa yang ingin turut, diharap membawa surat pengalamannya dan mulai tanggal 5 sampai tanggal 12 Agustus datang menghadap untuk menunggu keterangan lebih jauh di :
GUNSEIBU Surabaya [bekas Gedung Internatio]
Surabaya, 1 Agustus 2605
Pembesar Balatentara Dai Nippon

Sumber : Kanpo Nomor 01 Tahun ke-1 Bulan 8-2602 Halaman 42


Larangan bersidang dan berkumpul

Semua perkumpulan harus dibubarkan.

Hari ini jam 11 pagi wakil-wakil semua perhimpunan dikota Surabaya, baik politik maupun bukan, telah diminta berkumpul semua di Hopbiro Polisi, untuk menerima perintah berhubung dengan keluarnya undang-undang No. 23.
Pertemuan itu dipimpin oleh P.T. Rioe [Kepala Polisi afd. P.I.D. Jawa Timur], P.T. Takahara [penasehat/Juru bahasa] dan Tuan Soedjono [Kepala P.I.D. Surabaya].
Lebih dulu tuan Soedjono menerangkan maksudnya pertemuan itu, yaitu untuk menegaskan undang-undang perihal hak bersidang dan berkumpul. Kesingkatan pembicaraan, setelah diadakan soal jawab, adalah sebagai berikut :
  1. Berhubung dengan keluarnya undang-undang No. 23, maka semua perhimpunan [politik, serikat-sekerja [buruh] dan lain-lainnya] harus dibubarkan. Untuk mencegah salah faham, maka ditegaskan sekarang, bahwa semasa gerakan perkumpulan-perkumpulan itu tidak ditunda buat sementara, tetapi mulai hari ini [tanggal 27 Juli 2602] semua perkumpulan di-seluruh Indonesia mesti dibubarkan. Ketua semua perhimpunan dan perkumpulan itu diharuskan selekasnya mengirimkan surat kepada Kepala Polisi afd. P.I.D., yang menyatakan bahwa perkumpulannya sudah dibubarkan. Perkumpulan, yang ada pengurus-besarnya, cabang-cabangnya tidak usah mengirimkan surat semacam itu, cukup pengurus besar saja.
  2. Untuk membubarkan perkumpulan itu, tidak dibolehkan mengadakan pertemuan atau rapat, cukup diputuskan oleh Ketua saja.
  3. Segala kekayaan perhimpunan, yang dibubarkan itu, berupa apa saja, harus dipegang dan dikuasai oleh Ketua Perhimpunan, sehingga nanti ada keputusan lain tentang hal itu. Kekayaan cabang-cabang harus dipegang oleh ketua cabang. Perkumpulan yang dibolehkan, ialah hanya perhimpunan-perhimpunan yang dimaksudkan dalam undang-undang no. 23 itu saja. Tetapi harus dimintakan izin lebih dulu. Perkumpulan-perkumpulan, yang dibubarkan sekarang, hendaknya tidak terlalu merasa putus asa, tetapi kepadanya masih diberi kesempatan untuk memajukan surat permohonan kepada Pemerintah [dialamatkan kepada Kepala Polisi afd. P.I.D.] untuk mendirikan [kembali] perkumpulan[nya]. Tetapi perhimpunan politik sama sekali dilarang.
  4. Juga perkumpulan-perkumpulan Kredit-Koperasi, yang masih ada utang-piutangnya, harus menghentikan segala urusannya. Penagihan dan/atau pembayaran utang-piutang harus ditunda.
Keterangan lebih lanjut dan lebih lengkap akan kami dapat dari Kepala Polisi afd. P.I.D., untuk diumumkan.

Sumber : Kanpo Nomor 01 Tahun ke-1 Bulan 8-2602 Halaman 42

= Penjelasan tentang pembubaran perkumpulan-perkumpulan =
Berhubung dengan warta dalam "Suara Asia" tanggal 27 Juli 2602, tentang pembubaran semua perkumpulan dan untuk menghilangkan salah faham, maka dibawah ini diberi penjelasan sekedarnya tentang soal tersebut:
  1. pembubaran itu ialah bersandar pada undang-undang Balatentara Dai Nippon tanggal 30 Maart 2602 No. 2 ayat 2, dan tanggal 17 April 2602 No.3 : dengan keluarnya undang-undang itu semua perkumpulan dengan sendirinya [automatisch] dibubarkan. Maksud undang-undang no.2 dan 3 ini rupanya tidak dimengerti sebagaimana mestinya, sehingga sampai tanggal 27 Juli 2602 perkumpulan-perkumpulan masih tetap berdiri, walaupun tidak bergerak suatu apa.
  2. kesalah faham tersebut tampak dengan terbitnya undang-undang no. 23 dari Balatentara Dai Nippon, karena dalam undang-undang no. 23 ditetapkan perkumpulan-perkumpulan yang boleh didirikan dengan izin melulu dari Balatentara Dai Nippon, hanyalah yang bersangkutan dengan soal [1] kepelesiran dan kesenangan ; [2] gerak badan ; [3] pengetahuan, kesenian dan pendidikan ; [4] derma dan pertolongan dan [5] pembagian [distribusi] barang-barang.
  3. pernyataan pembubaran perkumpulan-perkumpulan harus dialamatkan kepada Kepala Negeri di masing-masing tempat perkumpulan, dan izin berdirinya perkumpulan juga harus diperoleh dari Gunseibu di masing-masing tempat sendiri, dimana ada kekuasaan Balatentara Dai Nippon.
  4. tentang hal ibadah untuk segala Agama tidak terlarang, asal saja melulu guna Agama dan tidak merupakan satu perkumpulan.
  5. bagi perkumpulan dalam Surabaya, pembubaran perkumpulan-perkumpulan harus dialamatkan kepada kepala P.I.D. Surabaya dan permohonan mendirikan perkumpulan baru, harus diperbuat rangkap dua [in duplo], dan dialamatkan kepada Pembesar Dai Nippon Gunseibu Surabaya dengan melalui Kepala P.I.D. Surabaya.
  6. dalam permohonan untuk mendirikan perkumpulan harus diterangkan [1] nama dan lain-lain dari si pemohon ; [2] nama perkumpulan ; [3] tujuan perkumpulan [harus disebut yang nyata-nyata, menjadi tidak boleh umpama cuma disebut gerak badan dan lain-lain, tetapi harus disebut, umpama sepak-raga, tennis, badminton dan lain-lain]. Juga buat lain-lain tujuan perkumpulan harus disebut wujud tujuan itu dengan pasti. [4] nama dan alamat yang tanggung jawab ; [5] sumpah, kalau perkumpulan itu bukan pergerakan politik ; [6] banyaknya anggota.
  7. buat perkumpulan-perkumpulan amal didalam saat pembubaran dan menunggu izin baru, diperkenan meneruskan pekerjaan sehari-hari yang tidak ditunda, umpama dalam pemeliharaan orang-orang miskin, anak yatim, anak bayi dan lain sebagainya, tetapi hal ini harus juga diberitahukan pada Pembesar Negeri yang bersangkutan ;
  8. guna bagian "pendidikan" yang berwujud "badan sekolahan" yang berwujud "badan perekonomian" sebelum mint aizin buat mendirikan perkumpulan, harus didapat dahulu oleh sipemohon persetujuan dari afdeeling-afdeeling "Pendidikan dan Pelajaran" dan/atau "Ekonomi" yang berada di masing-masing kantor Gunseibu diberbagai tempat ;
  9. Lain-lain keterangan cocok sebagaimana kabar dalam "Suara Asia" tanggal 27 Juli 2602.
Surabaya, 1 Agustus 2602
Tokko Keisi
[Kepala Urusan Politik]
R. SOEDJONO

Segala Perhimpunan Dibubarkan dan Harus Minta Izin Lagi

Bertalian dengan undang-undang No.23 maka mulai kemarin dulu oleh Polisi Bagian Urusan Politik, semua perhimpunan-perhimpunan di Semarang sini, baik sosial sebagai perkumpulan kematian, rukun kampung, sport dan lain-lain, maupun politik, harus dibubarkan dan ini cukup dijalankan oleh ketuanya dengan tidak mengadakan rapat. Segala harta bendanya harus juga diurus oleh ketua sendiri.
Sesudahnya, mereka itu diberi kesempatan untuk memohon izin lagi akan mendirikan kembali.

Sumber : Kanpo Nomor 01 Tahun ke-1 Bulan 8-2602 Halaman 35

Tentang Memberi Hormat

Tentang Memberi Hormat

Sebagai umum telah mengetahui, kita harus memberi hormat kepada skilwak [serdadu penjaga]. Cara-caranya pun sudah kita terangkan dengan jelas.
Tetapi sayang! Sayang, karena kini masih banyak orang yang merasa terpaksa, dan akibatnya memberi hormat tidak dengan sesungguh hati atau dianggap saja sebagai suatu paksaan dan akhirnya - ya buat pro forma saja.
Inilah yang telah acap kali kita ketahui dan sudah tentu menjadikan menyesal hati.
Maka dari itu disini perlu kita tambah sedikit, agar supaya dapat lebih diperhatikan. Tentang cara-caranya sudah kita terangkan dulu, tetapi rasanya tidak ada jeleknya, jika kini kita ulangi lagi :
Begini :
  1. Orang harus berhenti dulu, berdiri tegak [kopiah atau kain kepala tidak usah dibuka].
  2. Memberi hormat seperti yang sudah terangkan dulu.
  3. Sesudah badan ditegakkan kembali, baru melanjutkan perjalanan.
Selain tersebut diatas, diseyogyakan, supaya jangan memberi hormat kepada orang skilwak saja, pun perlu dan lebih baik memberi hormat juga kepada gerombolan militer yang sedang berbaris dan kepada pembesar-pembesar Balatentara Dai Nippon yang sedang berkendaraan mobil.

Sumber : Kanpo Nomor 01 Tahun ke-1 Bulan 8-2602 Halaman 35